• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Indonesia Siapkan Infrastruktur Guna Mengirim Pekerja Migran ke Luar Negeri

  • Rabu, 2019-06-19 - 12:38:53 WIB
  • Administrator
UPT

Terkait peluang kerja ke Jepang, Menlu Retno Marsudi menjelaskan ada kebutuhan 345.150 pekerja selama lima tahun dari Negeri Sakura dengan 14 kategori sektor pekerjaan antara lain perawat, bidang industri, pengelola jasa kebersihan hingga kepala kesehatan. "Kami dengan pak Wapres membahas bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang sedang ada di Jepang untuk menambah jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang,"kata Retno di kantor Wapres.

"Pada 2 April nanti, kita kembali melakukan video conference, tingkat sekarang kita ingin menyelesaikan MoC Indonesia dan Jepang. Sementara, melanjutkan negosiasi kita juga menyiapkan infrastruktur,"tambah Retno. Selain Indonesia, delapan negara lain yang diberikan kuota mengirim tenaga terampil ke Jepang. Yakni, Vietnam, Filiphina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Nepal, Tiongkok, Bangladesh, dan Pakistan.

Sementara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap pembicaraan lanjutan pengiriman TKI segera selesai. Hal ini agar Kemnaker segera menyiapkan infrastruktur dan menyiapkan sumber daya manusia. "Kan mulai berlaku efektif April 2019 ini, sehingga kalau MoC selesai April, akan baik untuk kita karena kita bisa langsung menindaklanjutinya dengan mempersiapkan infrastruktur untuk penempatan tenaga kerja kita, termasuk di dalamnya soal persiapan bahasanya," kata Hanif.

Hnaif melanjutkan, penyediaan infrastruktur tersebut diperlukan karena ada syarat khusus yang diminta Jepang untuk tenaga kerja yang akan dikirim ke Negeri Matahari Terbit tersebut. Yakni, tes kemampuan dan tes bahasa. "Penyiapan keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang bagi calon tenaga kerja ini yang menjadi perhatian kita sekarang," ujar Hanif.

Sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti tawaran penempatan perawat ke Belanda, Hanif mengatakan, pemerintah harus menyiapkan kompetensi calon perawat melalui pelatihan di balai-balai latihan kerja yang kami miliki. Kita ingin terus meningkatkan jumlah pekerja Formal di luar negeri," ujar Hanif.

Sementara itu, Ketua Aspataki DPD Jawa Timur Zainur Rahmad mengatakan bahwa kompetensi profesi pada bidang masing-masing, menjadi salah satu kunci perlindungan para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jika pendidikan, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia tidak ideal, akan berdampak pada kompetensi yang dimiliki pekerja tersebut. Hal itu bisa menimbulkan masalah di negara tujuan. "Jika pendidikan dan pelatihan yang diberikan salah, termasuk penempatannya, akan jadi masalah. Tapi, jika proses perekrutan benar dan sesuai aturan tentunya dengan kompetensi terjamin, merupakan kunci utama perlindungan pekerja migran," ujar Zainur.

Selain infrastruktur penempatan ke Jepang dan Belanda, pemerintah juga memfasilitasi penempatan pekerja migran terampil ke Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan President and Chief Executive Officer CGF NS Franklin A. Shaffer, dan Chief Programme Officer, Brian J. Carroll di Konsulat Jenderal RI di Chicago, Kamis (28/2), Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI, Elia Rosalina mengaku memperoleh informasi komprehensif proses credential evaluation dan tahapan sertifikat yang perlu dipersiapkan pekerja perawat Indonesia untuk bekerja di AS.

"BNP2TKI bersama Kemenristekdikti dan Kemenkes akan mengadakan pertemuan dengan berbagai institusi pendidikan keperawatan di Indonesia, dan pihak CGF NS telah bersedia untuk bergabung dalam pembahasan tersebut di Indonesia," terang Elia.

Brian J. Carroll di hadapan delegasi seluruh Indonesia memaparkan tentang data statistik kebutuhan perawat di seluruh dunia. Dirinya mengatakan bahwa CGF NS merupakan lembaga nirlaba, non-pemerintahan, dan bersifat netral dalam urusan imigrasi. CGF NS memiliki misi membantu perawat asing yang ingin bekerja di AS dengan proses credential evaluation (penyetaraan dokumen akademik) dan sertifikasi. "Terdapat otoritas yang signifikan pada setiap negara bagian di AS untuk menentukan standar sertifikasi dan kebutuhan administrasi yang diperlukan oleh setiap perawat yang berkeinginan untuk bekerja di Amerika Serikat,"ujar Franklin.