• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Menyiapkan Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Jepang

  • Rabu, 2019-06-19 - 09:35:11 WIB
  • Administrator
UPT

Sejak kalah perang dalam Perang Dunia II, masyarakat Jepang bangkit dengan etos kerja yang tinggi. Mereka berusaha membangun dengan kekuatan sendiri. Pemerintah  memaksa warganya untuk meningkatkan keterampilan dan membangun etos kerja yang tinggi demi kebangkitan negara yang hancur akibat perang. Hasilnya, Jepang tumbuh menjadi negara industri hingga kini. Sehingga, kebijakan tersebut menjadi kiblat bagi banyak negara berkembang.

Sebagai negara maju, Jepang sejak lama menjadi incaran para pekerja asing. Bukan hanya tergiur gaji yang tinggi, perlindungan hukum tenaga kerja yang tegas, namun kesempatan belajar dan meningkatkan ketrampilan menjadi salah satu pendorong. Sayangnya, pemerintah Jepang tidak memberikan kesempatan bagi pekerja asing di negara tersebut.

Namun, pada tahun 2018 lalu, media Jepang memberitakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui undang-undang keimigrasian dan pengaturan terkait perekrutan pekerja asing. Undang-undang tersebut akan mulai dilaksanakan pada akhir 2019. Bahkan, pemerintah Jepang memasang target bisa merekrut pekerja migran hingga 345.150 orang dalam jangka waktu lima tahun. Asosiasi penyiaran berita Jepang (NHK) melaporkan bahwa pemerintah Jepang secara resmi telah mengadopsi beberapa kebijakan yakni kebijakan dasar terkait dengan sistem status kependudukan baru, kebijakan operasional untuk pengenalan industri, dan langkah-langkah pendukung agar bisa bekerja berdampingan dengan orang asing. Kebijakan tersebut tentu menggembirakan bagi pemerintah Indonesia yang selama ini diperbolehkan mengirim tenaga kerja magang dan sejumlah perawat kesehatan melalui skema penempatan antarpemerintah (G2G). Jumlah peserta magang ke Jepang juga sangat terbatas tidak sebanding dengan animo pemuda Indonesia yang ingin bekerja ke negara Matahari Terbit tersebut. Hal itu mendorong pemerintah Indonesia serius menyikapi peluang kerja ke Jepang tersebut. Agar Indonesia dapat memperoleh jatah dalam penempatan pekerja asing ke Jepang, Wapres Jusuf Kalla membahas bersama Menlu Retno Marsudi, Menaker Hanif Dhakiri, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

"Jadi tadi pak Menteri Tenaga Kerja, Kepala BNP2TKI, dan saya, dipanggil oleh pak Wapres. Kami membahas mengenai UU Keimigrasian untuk tenaga kerja asing yang akan bekerja ke Jepang,"ujar Retno usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, ketiganya membahas persiapan pengiriman TKI ke Jepang. Terutama, menyiapkan keterampilan, kebugaran fisik, dan kemampuan berbahasa Jepang bagi tenaga kerja Indonesia. Tentu saja persoalan keimigrasian juga menjadi pembahasan karena persyaratan untuk menjadi pekerja migran di Jepang, calon pekerja harus mengikuti dan lulus tes kemahiran bahasa Jepang. Menaker Hanif Dhakiri mendapat tugas untuk mempersiapkan infrastruktur untuk penempatan, termasuk di dalamnya soal persiapan belajar bahasa Jepang.

Kemampuan menguasai bahasa negara tujuan, menurut Ketua Aspataki DPD Jawa Timur Zainur Rahmad menjadi salah satu kunci perlindungan para pekerja migran Indonesia di luar negeri jika pendidikan, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia tidak ideal akan berdampak terhadap kompetensi yang dimiliki para pekerja tersebut. Hal itu bisa menimbulkan permasalahan di negara tujuan. Selain mengurangi peluang munculnya persoalan bagi tenaga kerja, penyiapan calon pekerja ke luar negeri yang matang juga akan meningkatkan daya tawar kerja asal Indonesia di luar negeri.

Para pengguna tenaga kerja akan segan dengan produktivitas dan etos kerja yang tinggi pekerja migran Indonesia. Semoga.