• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Pemerintah Serahkan Santunan bagi PMI Malaysia yang Meninggal

  • Selasa, 2019-04-30 - 15:02:38 WIB
  • Administrator
UPT

Surabaya, 30 April 2019 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Timur menyerahkan asuransi kepada 8 ahli waris dari 5 pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal dan 1 PMI yang mengalami kecelakaan kerja saat di negara penempatan Malaysia. Para PMI tersebut adalah PMI yang berangkat kerja secara prosedural dan legal.

Pemberian santunan dilaksanakan secara bertahap pada Jumat (26/4) dan Selasa (30/4) di ruang seksi Perlindungan dan Evaluasi (Perleva) UPT P2TK Surabaya oleh Kepala Seksi Perleva Drs. Djunaedi dan disaksikan oleh staf bagian KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Indah, dan pihak disnaker kabupaten asal PMI.

Keempat PMI di Malaysia yang santunan kematiannya diberikan pada Jumat (26/4) adalah PMI bernama Sumar asal Bangkalan dengan 3 ahli waris, Hatimah asal Sumenep dengan 1 ahli waris, Hosrin asal Gresik dengan 1 ahli waris, dan Erwin asal Gresik dengan 1 ahli waris.

Sedangkan, santunan kematian yang diberikan pada Selasa (30/4) adalah PMI bernama Sutamin asal Sumenep dengan 2 ahli waris. Sementara, 1 PMI yang mengalami kecelakaan kerja bernama Abdul Wahib santunannya diserahkan pada Jumat (26/4).

Klaim asuransi kematian dan kecelakaan kerja diserahkan oleh pihak penyedia asuransi kepada Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, dan diserahterimakan dalam bentuk bank draf kepada masing-masing pihak ahli waris.

Besarannya pun dilihat dari usia ahli waris, status ahli waris dalam keluarga, dan jenis asuransi yang diberikan. Misalnya, besaran asuransi kecelakaan kerja yang diserahkan kepada Abdul Wahib sebesar Rp 1.312.900.000. Sedangkan, 3 ahli waris dari mendiang Sumar masing-masing menerima total Rp 80.128.166.

Kepala UPT P2TK Budi Raharjo mengatakan, jaminan asuransi tersebut mencakup risiko selama bekerja di luar negeri.

"Dengan telah diserahkan klaim asuransi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa bekerja keluar negeri itu memiliki resiko. Apabila berangkat menggunakan prosedur resmi dan legal maka apabila terjadi resiko negara hadir melalui jaminan asuransi," pungkas Budi.