Loading...

Kembali Sebanyak 100 Kepala Desa Kantong Pekerja Migran Indonesia Asal Jatim Ikuti Bimtek Pelindungan PMI

Berita 14-10-2021
Depan Portal Berita Kembali Sebanyak 100 Kepala Desa Kantong Pekerja Migran Indonesia Asal Jatim Ikuti Bimtek Pelindungan PMI

Surabaya, 14-10-2021

Sebanyak 100 kepala desa di kabupaten  Kab Malang/ Kota Malang, Kota Batu, Kab/Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan Bojonegoro mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kegiatan Bimbingan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di Hotel Swiss Bellin Surabaya, tanggal 13-15 Oktober 2021 yang di selenggarakan UPT-P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim

 

Hal itu dikatakan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo saat membuka bimtek yang diwakili Kepala UPT P2TK, menyampaikan pentingnya menyamakan persepsi tentang prosedur dalam rangka pelayanan, agar masyarakat terutama pencari kerja yang berminat untuk bekerja ke luar negeri atau menjadi CPMI terhidar dari percaloan, penipuan dan birokrasi yang berbelit-belit atau menjadi pekerja illegal atau non procedural. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Undang Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)," jelasnya. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), kualitas layanan petugas antar kerja baik pada dinas tenaga kerja kab/kota, maupun di lini ujung tombak, yaitu aparat desa dan aparat kecamatan perlu ditingkatkan dan disamakan kembali persepsinya. Peningkatan kualitas petugas antar kerja baik pada Dinas Tenaga Kerja kab/kota maupun di desa kantong-kantong pekerja migran, sangat membantu pelayanan kepada masyarakat, terutama pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri maupun calon PMI.

 

Perubahan tata kelola pelindungan PMI dalam Undang-Undang 18 Tahun 2018 yang paling mendasar antara lain, pertama pada pasal 5 yang mengatur persyaratan sebagai PMI. Kedua, pasal 30 yang mengamanahkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.Ketiga, pasal 38 mengamanatkan peran dan fungsi lembaga layanan terpadu satu atap (LTSA) sebagai salah satu tempat penyelesaian dokumen dan pusat pertemuan supply calon PMI dengan perusahaan penempatan selain di Disnaker kab/kota.Keempat, pasal 40 dan 41 perihal peran daerah dalam penyediaan informasi, data CPMI, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja di lembaga milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi serta mengurus kepulangan PMI bermasalah, karena wabah dan ada peperangan. Kelima, pasal 42 tentang peran pemerintah desa dalam hal pemberian informasi, verifikasi data dan pemantauan keberangkatan serta kepulangan PMI.

 

Secara terpisah, ibu Hikmah Bafaqih Wakil Ketua DPRD Komisi E yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan perlunya kades sebagai unit terdepan layanan negara memiliki peraturan desa terkait migrasi warganya, penyampaian informasi serta logika resiko jika pilihan warganya bekerja ke luar negeri, program pendidikan anak PMI berbasis komunitas dan literasi pengelolaan keuangan.  Dengan adanya bimtek dan inisiatif penyusunan Raperda Pelindungan PMI dan Keluarganya, semoga keberangkatan kerja ke luar negeri Unprosedural dan PMI yang bermasalah dapat dikurangi, katanya kemudian.

Artikel Terkait